Peraturan pemerintah tentang perceraian

BagianKelima

Pencatatan, Perceraian 

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 40

1.  Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling )lambat 60 (enam ouluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mernperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

1. Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat can dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
2. Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
3. Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan rnenE.^Irbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. Pencatatar, perceraian sebagaimana dimaksud ^pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan Oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 ( tiga puluh )  hari sejak bersangkutan kembali ke RepublikIndonesia.

 

Pasal 42

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.

 

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

1. Pernbatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi -elaksana paling lambat 60 (enarn puluh) hari setelah putusan pengadilanPernhatalan perceraian mempunvai kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan Perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Kata kunci untuk Artikel ini :

syarat perceraian,uu perceraian,biaya perceraian 2012,peraturan perceraian,biaya cerai 2012,peraturan pemerintah tentang perceraian,persyaratan cerai,makalah undang-undang perceraian,peraturan presiden tentang pencatatan perceraian,peraturan presiden tentang tata cara pencatatan perceraian

Tagged as: hukum perceraian, tata cara perceraian, undang-undang perceraian